Belneg P34

BAB I PEMBELAAN TERHADAP NEGARA

( P-3-4 )

COPY DARI EXEL
STANDAR KOMPETENSI  : 1.MENAMPILKAN PARTISIPASI DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
KOMPETENSI DASAR : 1.2. MENGIDENTIFIKASI BENTUK-BENTUK USAHA
PEMBELAAN NEGARA
TJUAN PEMBELAJARAN / INDIKATOR : 1. DAPAT MENYEBUTKAN BENTUK-
BENTUK KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA
PEMBELAAN NEGARA
MATERI PEMBELAJARAN  : PERAN SERTA WARGA NEGARA DALAM USAHA
PEMBELAAN NEGARA
POKOK BAHASAN
A.LANDASAN HUKUM WARGA NEGARA DALAM UPAYA DAN IKUT SERTA
	DI DALAM PEMBELAAN TERHADAP NEGARA.
1.UUD 1945
	PASAL 27 AYAT 3 : (MENGATUR TENTANG BELA NEGARA)
	BUNYINYA : SETIAP WARGA NEGARABERHAK DAN WAJIB IKUT
		SERTA DALAM UPAYA PEMBELAAN NEGARA
	PASAL 30 (MENGATUR TENTANG PERTAHANAN NEGARA)
	AYAT 1. :TIAP-TIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT
		SERTA DALAM USAHA PERTAHAN DAN KEAMANAN
		NEGARA
	AYAT 2-5 BACA DAN PELAJARI
2.KETETAPAN MPR
	NO.VI/MPR/2000 TENTANG PEMISAHAN TNI DAN KEPOLISIAN RI
	NO.VII/MPR/2000 TENTANG PERAN TNI DAN KEPOLISIAN RI
	NO.IV/MPR/1999 TENTANG GBHN DALAM BIDANG HANKAM
3.UNDANG-UNDANG
	A.UU NO 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA RI
	B.UU NO 3 TAHUN 2002 TENTANG PERTAHANAN NEGARA
	C.UU N0 34 TAHUN 2004 TENTANG TNI
B.PERTAHANAN NEGARA
BENTUK PEMBELAAN TERHADAP NEGARA DISELENGAARAKAN DALAM-
WUJUD "PERTAHANAN NEGARA" DAN "SISHANKAMRATA"
PENGERTIAN PERTAHANAN NEGARA
	SEGALA USAHA UNTUK MEMPERTAHANKAN
	KEDAULATAN NEGARA,
	KEUTUHAN WILAYAH NKRI DAN
	KESELAMATAN SEGENAP BANGSA BAIK ANCAMAN DAN
	GANGGUAN TERHADAP KEUTUHAN BANGSA DAN NEGARA.
PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA DILAKUKAN OLEH
TIGA KOMPONEN YAITU :
1.KOMPONEN UTAMA YT DIPEGANG OLEH TNI , YANG HARUS SIAP-
		MELAKSANAKAN TUGAS PERTAHANAN
2.KOMPONEN CADANGAN YT SUMBER DAYA NASIONAL YANG DI
		SIAPKAN UNTUK MEMOBILISASI GUNA MEMPERKUAT
		KEKUATAN KOMPONEN UTAMA
3.KOMPONEN PENDUKUNG YT SUMBER DAYA NASIONAL YG DAPAT DI
		GUNAKAN UNTUK MENINGKATKAN KEKUATAN DAN
		KEMAMPUAN KOMPONEN UTAMA DAN
		KOMPONEN CADANGAN.
PELAKSANAAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN BERDASARKAN PASAL 3
UU N0 3 TAHUN 2002 YAITU :
1.PRINSIP DEMOKRASI, HAM, KESEJAHTERAAN UMUM, LINGKUNGAN
	HIDUP,KETENTUAN HUKUM NASIONAL, HUKUM INTER,
	KEBIASAAN INTERNASIONAL DAN KEBIASAAN HIDUP
	BERDAMPINGAN SECARA DAMAI.
2.PERTAHANAN DISUSUN DENGAN MEMPERTAHANKAN GEOGRAFIS
	INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN.
TUGAS DAN FUNGSI TNI MELIPUTI :
	1.MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NEGARA DAN KEUTUHAN
		WILAYAH
	2.MELINDUNGI KEHORMATAN DAN KESELAMATAN BANGSA
	3.MENJALANKAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG
	4.IKUT SERTA SECARA AKTIF DALAM TUGAS PEMELIHARAAN
		PERDAMAIAN REGIONAL DAN INTERNASIONAL
B.1.SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA
	(SISHANKAMRATA)
B.1.1.SIFAT SISHANKAMRATA
	A.KERAKYATAN YAITU
		KEIKUTSERTAAN RAKYAT SESUAI KEMAMPUAN DAN
		KEAHLIANYA DALAM KOMPONEN KEKUATAN
		HANKAM NEGARA
	B.KESEMeSTAAN YAITU
		SELURUH DAYA BANGSA YG MAMPU MEMOBILISASI
		DIRI MENANGGULANGI SETIAP ANCAMAN
	C.KEWILAYAHAN YAITU
		WILAYAH NEGARA MERUPAKAN TUMPUAN
		PERLAWANAN UNTUK MENDUKUNG SETIAP
		PERLAWANAN SECARA BERLANJUT
B.1.2.WUJUD SIHANKAMRATA
	A.MEMPERSENJATAI RAKYAT
	B.MENDAYAGUNAKAN KEMANUNGGALAN TNI
	C.DOKTRIN PERTAHANAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA
	C.1.	(KET DI HAL 21 LKS)
	C.2.
	C.3.
	D.POLA OPERASI PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA
	1.POLA OPERASI PERTAHANAN
	2.POLA OPERASI KEAMANAN DALAM NEGERI
	3.POLA OPERASI INTELEJEN STRATEGIS
	4.POLA OPERASI KERJASAMA PERTAHANAN
C.PASAL 9 AYAT 1 UU NO 3 TAHUN 2002 BERBUNYI :
	SETIAP WARGA NEGARA BERHAK DAN WAJIB IKUT SERTA DALAM
	UPAYA BELA NEGARA YANG DIWUJUDKAN DALAM
	PENYELENGGARAAN "PERTAHANAN NEGARA"
SEMENTARA  PASAL 9 AYAT 2 BERBUNYI
	KEIKUTSERTAAN WARGA NEGARA DALAM UPAYTA BELA NEGARA
	SEBAGAIMAN DIMAKSU DALAM AYAT 1 -
	DISELENGGARAKAN MELALUI EMPAT HAL YAITU  :
		1.PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
		(KET DI HAL 28 DS)
		2.PELATIHAN DASAR KEMILITERAN SECARA WAJIB
		(KET DI HAL 30-DS)
		3.PENGABDIAN SEBAGAI PRAJURIT TNI SECARA
		SUKARELA ATAU SECARA WAJIB
		(KET DI HAL 30-31 DS)
		4.PENGABDIAN SESUAI DENGAN PROFESI.
		(KET DI HAL 31DS)